PENGUMUMAN

BERANDA / PENGUMUMAN

Siaran Pers Kominfo Jawaban Klarifikasi Atas Peretasan Akun Pengguna Facebook

10 Oktober 2018

Siaran Pers No. 266/HM/KOMINFO/10/2018

Selasa, 9 Oktober 2018

Tentang

Jawaban Klarifikasi Atas Peretasan Akun Pengguna Facebook

 

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerima jawaban dari Facebook mengenai surat permintaan klarifikasi atas adanya masalah keamanan pada fitur Facebook yang berdampak pada peretasan akun pengguna. Surat Direktur Jenderal Aplikasi Informatika yang dikirimkan tanggal 1 Oktober 2018 telah dibalas pada tanggal 3 Oktober 2018.  

erhadap permintaan klarifikasi, Facebook menyebutkan peretasan dilakukan oleh aksi pelaku di luar sistem Facebook yang mendapatkan token pengguna dari celah keamanan pada fitur Facebook "View As". Token tersebut adalah string numerik unik yang memungkinkan otentikasi akun pengguna fitur yang memungkinkan orang melihat tampilan profil mereka. 

Untuk memperbaiki masalah dan melindungi pengguna, Facebook menyatakan tengah melakukan investigasi dan akan melakukan update berkala. 

Adapun langkah yang telah diambil sebagai berikut:

  1. membahas celah keamanan atau kerentanan yang ada;
  2. melakukan setting ulang atau reset token akses pengguna Facebook yang terdampak sehingga mengharuskan mereka untuk masuk kembali ke Facebook. Facebook menyebut secara global sekitar 50 juta akun terdampak juga telah disetting ulang.
  3. Facebook telah memberitahu pengguna (setelah masuk kembali) melalui pesan di bagian atas Kabar Berita mereka;
  4. Facebook juga menonaktifkan sementara fitur “Lihat Iklan” saat melakukan tinjauan keamanan; dan
  5. telah menginformasikan adanya potensi penyalahgunaan data pelanggan kepada penegak hukum.

Kementerian Kominfo mendorong Facebook untuk mengumumkan kepada publik Indonesia panduan dan perlindungan terhadap pengguna di Indonesia.

Demikian disampaikan. Terima kasih.Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-3504024
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id

 

Detail Pengumuman

Netralitas Aparatur Sipil Negara Kab. Konawe Dalam Rangka Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Sulawesi Tenggara

25 Juni 2018

BUPATI KONAWE

Unaaha, 22 Juni 2016

Kepada,

YTH. Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara

         Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Konawe

         Masing-masing 

         Di -

                Tempat

SURAT EDARAN


Nomor : 800/400/2018

TENTANG
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN KONAWE DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK DI SULAWESI TENGGARA

Dalam rangka pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil (ASN) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe khususnya untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
di Sulawesi Tenggara maka Pegawai Negeri Sipil (ASN) lingkup Pemerintah Daerha Kabupaten Konawe, dilarang untuk :

1. Memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopy kartu tanda penduduk
    atau surat keterangan tanda penduduk.
2. Memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara :
    - Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
    - Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.
    - Membuat keputusan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama kampanye.
3. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keterpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelu, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi ajakan,
    himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS (ASN) dalam lingkungan unit kerjanya.
4. Diketahui Pegawai Negeri Sipil (ASN) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe tidak menaati atau melanggar sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 diatas
    maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015
    Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU dan Peraturan Pemerintah Nomor        53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian surat edaran dikeluarkan untuk diketahui dan dipatuhi.

 

PJ. BUPATI KONAWE,

TTD


Drs. H. TASMAN TAEWA, M.Si

Detail Pengumuman

Kerja Bakti

24 April 2017

Disampaikan kepada seluruh pejabata desa untuk mengadakan kerja bakti

Detail Pengumuman

Pelatihan Pengunaan Website Pemerintah

19 April 2017

Disampaikan kepada seluruh staff untuk mengikuti pelatihan sebagai admin web kamis pagi

Detail Pengumuman